Awal dan sejarah

Artikel utama: Sejarah Uni Eropa Kebijakan utama
Dari pergantian namanya dari "Masyarakat Ekonomi Eropa" ke "Masyarakat Eropa" hingga ke "Uni Eropa" menandakan bahwa organisasi ini telah berubah dari sebuah kesatuan ekonomi menjadi sebuah kesatuan politik. Kecenderungan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kebijakan dalam UE.
Gambaran peningkatan pemusatan ini diimbangi oleh dua faktor.
Pertama, beberapa negara anggota memiliki beberapa tradisi domestik pemerintahan regional yang kuat. Hal ini menyebabkan peningkatan fokus tentang kebijakan regional dan wilayah Eropa. Sebuah Committee of the Regions didirikan sebagai bagian dari Perjanjian Maastricht.
Kedua, kebijakan UE mencakup sejumlah kerja sama yang berbeda.
Ketegangan antara UE dan kompetensi nasional (atau sub-nasional) bertahan lama dalam perkembangan Uni Eropa. (Lihat pula Antar-pemerintahanisme vs. Supra-nasionasisme (atas), Eroskeptisisme.)
Semua negara calon anggota harus memberlakukan undang-undang agar selaras dengan kerangka hukum Eropa bersama, yang dikenal sebagai Acquis Communautaire. (Lihat pula Perhimpunan Perdagangan Bebas Eropa (EFTA), Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) and Langit Tunggal Eropa.) Lihat tabel negara yang ikut serta dalam sejumlah inisiatif.

Pengambilan keputusan yang otonom: negara-negara anggota telah memberikan kepada Komisi Eropa kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan-keputusan di wilayah-wilayah tertentu seperti misalnya undang-undang kompetisi, kontrol Bantuan Negara dan liberalisasi.
Harmonisasi: hukum negara-negara anggota diharmonisasikan melalui proses legislatif UE, yang melibatkan Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Akibat dari hal ini hukum Uni Eropa semakin terasa hadir dalam sistem-sistem negara anggota.
Ko-operasi: negara-negara anggota, yang bertemu sebagai Dewan Uni Eropa sepakat untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dalam negeri mereka. Kebijakan eksternal

Suatu tarif eksternal bersama bea cukai, dan posisi yang sama dalam perundingan-perundingan perdagangan internasional.
Pendanaan untuk progrma-program di negara-negara calon anggota dan negara-negara Eropa Timur lainnya, serta bantuan ke banak negara berkembang memalui program Phare and Tacis-nya.
Pembentukan sebuah pasar tunggal Masyarakat Energi Eropa melalui Perjanjian Komunitas Energi Eropa Tenggara Kerja sama dan harmonisasi di wilayah-wilayah lain

Kebebasan bagi warga UE untuk ikut memilih dalam pemilihan pemerintahan setempat dan Parlemen Eropa di negara anggota manapun juga.
Kerja sama dalam masalah-masalah kriminal, termasuk saling berbagi intelijen (melalui EUROPOL dan Sistem Informasi Schengen), perjanjian tentang definisi bersama mengenai kejahatan dan prosedur-prosedur ekstradisi.
Suatu kebijakan luar negeri bersama sebagai sebuah sasaran masa depan, namun demikian hal ini masih lama baru akan terwujud. Pembagian antara negara-negara anggota (dalam surat delapan) dan anggota-anggota yang saat itu belum bergabung (dalam surat Vilnius) pada saat penyerbuan Irak 2003 menyoroti seberapa jauh sasaran ini berada di depan sebelum ia dapat menjadi kenyataan.
Suatu kebijakan keamanan bersama sebagai suatu sasaran, termasuk pembentukan Satuan Reaksi Cepat Eropa dengan 60.000 anggota untuk maksud-maksud memelihara perdamaian, seorang staf militer UE dan sebuah pusat satelit UE (untuk maksud-maksud intelijen).
Kebijakan bersama tentang asilum dan imigrasi.
Pendanaan bersama untuk penelitian dan pengembangan teknologi, melalui Rancangan Program untuk Penelitian dan Pengembangan Teknologi selama empat tahun. Rancangan Program Keenam berlaku dari 2002 hingga 2006. Standar hidup
Berikut adalah sebuah tabel dan tiga graf menunjukkan GDP (PPP) per kapita dan GDP nominal per kapita untuk Uni Eropa dan anggotanya. Data ini untuk perkiraan tahun 2005 dan grafnya dari tahun 2004.
Sumber: CIA World Factbook [3] All other figures, source: IMF web site (2005 GDP PPP, 2005 per capita GDP PPP, 2005 per capita GDP, current prices).

Laksamana Muda Maeda Tadashi adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Laksamana Maeda adalah seorang perwira penghubung (liaison officer) Angkatan Laut dan intelijen yang berkantor di Jakarta. Rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol No.1 Jakarta menjadi kediaman tempat perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada malam hari 16 Agustus 1945.
Pada masa 1942-1945, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang bertanggung jawab atas keamanan Hindia Belanda bagian timur (Sulawesi, Sunda Kecil, Kepulauan Ambon dan Papua), sementara Angkatan Darat Tentara Ke-16 bertanggung jawab atas Hindia Belanda bagian barat (Sumatera, Jawa dan Kalimantan).